JAKARTA, (PR).- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menargetkan penyelenggaraan ujian nasional pada 2019 sudah 100 persen berbasis komputer (UNBK) di semua jenjang, yakni SMA, SMK, dan SMP sederajat. Untuk mencapai target tersebut, Kemendikbud bekerja sama dengan Telkom dan Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk membangun infrastruktur di daerah terluar, terdepan dan tertinggal (3T).

Kemendikbud meminta Telkom membangun base transceiver station (BTS) untuk mendukung masuknya internet, sedangkan PLN diminta untuk menyediakan pasokan listrik minimal berupa genset. Inspektur Jenderal Kemendikbud Daryanto menyatakan, pembangunan di daerah 3T masih menjadi program prioritas. Pasalnya, belum semua di daerah tersebut terjangkau internet dan listrik.

Ia menegaskan, dukungan dari pemerintah daerah setempat seperti penyediaan komputer akan sangat membantu untuk merealisasikan 100 persen UNBK. "UNBK masih mengandalkan resource sharing. Siswa SMP bisa menumpang di SMK yang sudah 100 persen UNBK. Pemerintah pusat fokus untuk mengatasi kendala keterjangkauan internet dan pasokan listrik yang saat ini masih terjadi walaupun sudah jauh lebih baik dibandingkat tahun lalu," ucap Daryanto saat memantau pelaksanaan hari pertama UNBK SMA 45 di Jakarta, Senin 9 April 2018.

Ia menuturkan selama 4 tahun penyelenggaraan UNBK, pelaksanaan ujian yang tidak lagi menentukan kelulusan siswa itu berjalan semakin baik. Menurut dia, pada tahun ini, UNBK SMK yang sudah selesai pekan lalu nyaris tanpa kendala signifikan. Kemendikbud tak menemukan dan menerima pengaduan terkait dugaan kebocoran naskah soal. "Pelaksanaan UNBK tahun ini akan dijadikan rujukan untuk tahun depan agar semakin lancar. Pengaduan sangat kecil, hanya beberapa tempat saja yang masih terkendala teknis," ujarnya.

Ia menyatakan, selain infrastruktur, Kemendikbud juga memperkuat prosedur dan mekanisme persiapan UNBK seperti menambah proktor. Peran proktor cukup strategis karena menjadi orang pertama dari pemerintah pusat yang berada langsung di lapangan untuk mengatasi beragam masalah. Ia menjelaskan, partisipasi peserta UNBK yang akan terus meningkat harus dibarengi dengan kesiapan teknis.

Berdasarkan data dari Pusat Penelitian Pendidikan Kemendikbud (Puspendik), peserta UNBK pada tahun ini sebanyak 6.293.552 siswa dari setiap jenjang pendidikan dan kesetaraan. Jumlah tersebut meningkat signifikan hampir 166 persen ketimbang tahun lalu yang hanya diikuti sekitar 3,7 juta peserta. Daryanto mengklaim, sudah ada 16 dari 34 provinsi yang menyelenggarakan 100% UNBK SMA. Yakni, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Bangka Belitung, Gorontalo, Kalimantan Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, Aceh, Lampung, DKI Jakarta, Banten, dan Sulawesi Tengah. 

UNBK SMA digelar pada 9-12 April 2018 dengan diikuti sebanyak 1.394.862 siswa dari 11.346 sekolah. Jadwal pelaksanaan tersebut sama dengan UN untuk jenjang Madrasah Aliyah (MA) yang diikuti sebanyak 417.025 siswa dari 7.002 sekolah. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Totok Suprayitno menyatakan, sebagian besar sekolah di 16 provinsi tersebut mampu menyelenggarakan UNBK secara mandiri. 

“Hanya beberapa sekolah yang pelaksanaan UNBK nya menumpang ke sekolah lain. Permasalahan menumpang UNBK bukan hal yang negatif (kemungkinan soal bocor). Saya menjamin, dengan sistem soal yang dienkripsi soal-soal UNBK sangat aman,” kata Totok.

5 provinsi

Ia menuturkan, hanya ada lima provinsi, yakni Maluku (31 persen), Kepulauan Riau (45 persen), Nusa Tenggara Timur (NTT) (50 persen), Papua Barat (50 persen) dan Sumatera Selatan (52 persen) yang pencapaian pelaksanaan UNBK nya rendah. Ketersediaan komputer dan jaringan internet menjadi kendala utama di provinsi tersebut. “Pelaksanaan UNBK tahun ini meningkat. Tahun lalu 30.000 sekolah di seluruh Indonesia sekarang menjadi 68.000, naik lebih dua kali lipat,” ujarnya.

Totok menyatakan, ada sekitar 25.000 sekolah yang masih menggunakan ujian nasional berbasis kertas dan pensil (UNKP). Menurut dia, mayoritas berada di daerah kepulauan seperti Maluku, Papua Barat, dan Kepulauan Riau. “Saya kira itu karena listrik dan jaringan yang terbatas. Kami berharap program dari Kemenkominfo untuk mengadakan jaringan internet dari desa ke desa berjalan sehingga UNBK bisa dilaksanakan di daerah tersebut,” katanya.***